REPLIKNEWS, MAKASSAR - Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) tahun 2024 menjadi momentum bagi seluruh lapisan masyarakat untuk kembali menegaskan komitmen dalam memberantas korupsi.
Begitu juga para mahasiswa di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) mereka turut menyatakan keprihatinan mereka terhadap maraknya kasus korupsi.
Seperti yang dilakukan organisasi daerah kabupaten Tana Toraja yaitu Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Simbuang-Mappak (IPPEMSI) Makassar di Kejaksaan tinggi Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Rabu (11/12/2024)
Mereka melakukan aksi demonstrasi sebagai bentuk perlawanan terhadap koruptor.
Dalam aksi tersebut IPPEMSI Makassar meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel segera memeriksa mantan PJ Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin karena dianggap telah mengkhianati masyarakat.
Massa aksi membentangkan spanduk dengan tulisan "Periksa Bahtiar Baharuddin terkait anggaran 17 M di ruas Masuppu".
"Kedatangan IPPEMSI di Kejati Sulsel bukan tanpa sebab, hal ini dilandasi karena melihat ketimpangan dan permainan para elit yang tidak bertanggungjawab sehingga masyarakat kecil lah yang menjadi korban," kata koordinator lapangan sekaligus anggota departemen SDM IPPEMSI Makassar, Lias Masarrang dalam keterangan rilis yang diterima REPLIKNEWS. 
Lias mengatakan, setelah mendapatkan intruksi dari Ketua Umum IPPEMSI Makassar, Daniel Grand Saputra, pihaknya langsung bergerak untuk mengadvokasi isu tersebut.
"Kami dari departemen SDM langsung mengumpulkan data dan mengkaji persoalan secara serius, terkhusus penarikan anggaran yang dilakukan secara tiba-tiba oleh mantan PJ Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Bahtiar Baharuddin," tegas Lias.
Menurut Lias, akibat keputusan Bahtiar Baharuddin, masyarakat kembali tersiksa karena anggaran yang diperuntukkan untuk infrastruktur jalan masyarakat tiba-tiba hilang tanpa ada penjelasan.
"Kami telah berulang kali meminta secara baik-baik untuk bertemu dengan Bapak Bahtiar Baharuddin saat menjabat sebagai PJ Gubernur Sulsel, namun setelah beliau dipindah tugaskan ke Sulawesi Barat belum ada juga jawaban dan penjelasan dari beliau, kami juga telah memohon untuk membicarakan hal ini secara baik-baik kepada PJ Gubernur Sulawesi Selatan baru yaitu Prof Zudan, namun dari beliau juga tidak ada respon. Sehingga ini yang membuat kami menduga bahwa ada permainan elit dan penyelewengan anggaran tersebut," terang Lias.
Lias mengungkap, usai melakukan aksi demonstrasi di depan Kejati Sulsel, pihaknya langsung melaporkan hal tersebut.
"Setelah melakukan orasi, kami menemui pihak Kejaksaan Tinggi Sulsel dan melaporkan masalah tersebut kepada mereka. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sendiri akan menindaklanjuti aduan IPPEMSI," ungkap Lius.
"Di momen itu juga, IPPEMSI dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah bersepakat untuk bekerja sama dalam memberantas korupsi, sesusai dengan intruksi Presiden Prabowo Subianto agar Bersama-sama menyelesaikan kasus korupsi di Indonesia sampai ke akar-akarnya," pungkas Lias.
Penulis : Dirga Y. Tandi/*
Editor : Redaksi
