‎REPLIKNEWS, PINRANG - Isu Mabes Polri turun ke Kabupaten Pinrang diharapkan menjadi momentum untuk membenahi persoalan distribusi BBM bersubsidi yang selama ini dikeluhkan masyarakat. 
‎
‎Kabar turunnya Mabes Polri ke Kabupaten Pinrang menuai respon dari berbagai kalangan, salah satunya Forum Masyarakat Sipil (FORMASI).
‎
‎FORMASI dalam keterangannya yang terima REPLIKNEWS, Jumat (28/10/2026) menilai, jika benar terdapat langkah pengawasan langsung dari Mabes Polri, maka penanganannya harus dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan tidak berhenti pada pemeriksaan SPBU semata

‎Belakangan, masyarakat melihat kondisi sejumlah SPBU di Pinrang yang mulai lebih lengang dan relatif normal dibandingkan sebelumnya. Namun, kondisi tersebut tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan penertiban distribusi BBM bersubsidi.
‎
‎FORMASI berharap pengawasan juga menyasar distribusi melalui tangki industri, dugaan penimbunan BBM subsidi, serta jalur-jalur penyaluran yang berpotensi disalahgunakan. Seluruh dugaan tersebut harus ditindaklanjuti berdasarkan bukti dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
‎
‎Selain itu, FORMASI meminta agar momentum ini dimanfaatkan untuk memperjelas perkembangan penanganan kasus H (47), yang sebelumnya disebut sebagai pemilik barang bukti BBM bersubsidi jenis solar sebanyak 8 ton.
‎
‎Publik berhak mendapatkan kejelasan: bagaimana status penanganan perkara tersebut saat ini, sejauh mana proses hukumnya berjalan, dan apa tindak lanjut aparat penegak hukum?
‎
‎Permintaan ini bukan untuk menghakimi pihak mana pun, melainkan demi kepastian hukum, transparansi, dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
‎
‎FORMASI menegaskan, tujuan utama pengawasan bukan sekadar membuat SPBU terlihat normal untuk sementara waktu, tetapi memastikan persoalan BBM subsidi dituntaskan sampai ke akar permasalahannya.
‎
‎Jangan hanya menertibkan yang terlihat. Telusuri pula jalur distribusi, dugaan penimbunan, dan setiap indikasi penyalahgunaan yang didukung bukti.
‎
‎Masyarakat Pinrang tidak hanya membutuhkan SPBU yang terlihat normal, tetapi juga kepastian bahwa BBM subsidi benar-benar sampai kepada mereka yang berhak.
‎
‎FORMASI berharap isu kehadiran Mabes Polri menjadi awal dari penegakan hukum yang nyata, transparan, dan berkelanjutan bukan sekadar perubahan situasi sesaat. (*) 
‎
‎Penulis           : Harmin
‎Editor             : Redaksi