REPLIKNEWS, MAKASSAR - Komisi D DPRD Sulawesi Selatan Gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), pasca tiga (3) kali berturut- turut didemo oleh Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Simbuang-Mappak (IPPEMSI) Makassar menuntut "Pengerjaan Jalan Provinsi Ruas Masuppu - Batas Kabupaten Pinrang" yang mencakup wilayah Kecamatan Simbuang dan Mappak, Kabupaten Tana Toraja, Senin (8/5/2023).
Forum RDP tersebut dihadiri pihak DPRD Sulawesi Selatan, Ketua DPRD Tana Toraja bersama Kadis PU Tana Toraja, Staff Ahli Gubernur Sulawesi Selatan, beberapa OPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan khususnya Dinas PUTR, dan pihak Dewan Pengurus IPPEMSI Makassar.
Dalam kesempatan itu, Yoris Bomba Lese Kila' selaku Ketua Umum IPPEMSI Makassar dengan tegas menyampaikan problem terkait jalan poros Simbuang-Mappak yang saat ini mengalami kerusakan berat yang berlumpur dan banyak kubangan, sekaligus meminta penanganan secepat mungkin untuk tahun 2023 maupun tahun 2024 mendatang.
"Setidaknya, tahun 2023 ini tidak ada lagi jalan berlumpur dan berkubang di Kecamatan Simbuang dan Mappak. Sejak dialihkannya menjadi Jalan Provinsi mulai tahun 2018, belum ada agenda pembangunan dan perbaikan yang dilakukan Pemerintah Provinsi untuk Poros Simbuang-Mappak", ujar Yoris Sapaan Akrabnya.
"Kita bersyukur tahun 2023 ini sudah ada alokasi anggaran yang diturunkan senilai 17 Miliar. Kita berharap ada Skala Prioritas pengerjaan dilapangan karena ada beberapa titik yang perlu penanganan darurat yakni Lembang Makkodo sekitar 4 Km, Lembang Puangbembe Mesakada sekita 5 Km dalam kondisi berlumpur dan perlu pengerasan serta rabat beton, selanjutnya di Kelurahan Kondodewata sekitar 3 Km dalam kondisi berlumpur sehingga perlu pengerasan ataupun rabat beton", lanjutnya.
Kami IPPEMSI Makassar kata Yoris, menegaskan agar jalan berlumpur ini segera dikerjakan tahun 2023, sehingga mobilisasi masyarakat boleh berjalan dengan lancar. Selain daripada itu proses perencanaan harus matang, pengerjaan dilapangan harus berkualitas dan didukung fungsi pengawasan sehingga anggaran yang dialokasikan tidak mubasir.
Merespon aspirasi dari IPPEMSI Makassar, pihak PUTR Sulawesi Selatan menyampaikan bahwa jalan poros Simbuang-Mappak akan ditangani tahun ini, sementara dalam tahap survey oleh Tim Perencanaan PUTR Sulsel.
"Kita akan kerjakan berdasarkan asas fungsionalnya terlebih dahulu atau sesuai kebutuhan masyarakat, jangan langsung pada standar jalan Provinsi. Sekarang sementara dalam tahap survey dilapangan, adik-adik mahasiswa akan kami undang dalam kegiatan ekspose nantinya agar ikut terlibat dalam penyusunan perencanaan ketika ada usulan-usulan. Kemungkinan ada sekitar 5 Km akan di alih trase karena kontur tanah yang labil. Tahun 2023 ini juga telah dialokasikan angaran penanganan jalan dari Pinrang ke Batas Toraja senilai 12 Miliar", cetus Perwakilan PUTR Sulsel.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Sulawesi Selatan John Rende Mangontan juga berharap kepada PUTR Sulawesi Selatan agar alokasi anggaran untuk jalan poros Simbuang-Mappak tahun 2024 dapat di naikkan karena tahun 2023 ini terbilang masih minim, jika melihat kondisi struktur tanah yang labil dan topografi Simbuang-Mappak pegunungan yang rumit untuk dikerjakan berbeda dengan daerah lain.
Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Syaharuddin Alrif yang juag hadir dalam forum tersebut ikut mengapresiasi perjuangan IPPEMSI Makassar.
"Kita berharap ada output dari kegiatan RDP ini, sehingga apan yang mejadi tuntutan adik-adik dari IPPEMSI Makassar dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas PUTR Sulawesi Selatan", pungkas Syaharifuddin Alrif.
Penulis : Wahyudi
Editor : Iga
