REPLIKNEWS, MAKASSAR - Cipayung Plus yang terdiri dari beberapa organisasi mahasiswa di Makassar kembali menggelar aksi demonstrasi terkait kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di depan Balai Kota Makassar, Selasa (13/9/2022).
Organisasi kemahasiswaan ini terdiri dari GMKI Cabang Makassar, KAMMI Makassar, KMHDI Makassar, HMI Cabang Makassar, HMI Cabang Makassar Timur, KAHMI Cabang Makassar, LMND Cabang Makassar, PMKRI Makassar, PMII Makassar, GMNI Makassar, dan SEMMI Kota Makassar.
Aksi unjukrasa ini merupakan respond dari aksi sebelumnya pada selasa (9/9) lalu. Mereka meminta respond akan tuntutan yang mereka suarakan dalam aski sebelumnya.
Dalam tuntutannya mereka menekankan 6 poin utama yakni:
1. Menolak Kenaikan BBM.
2. Mencopot Menteri ESDM, Menteri BUMN, Komisaris Pertamina.
3. Copot Kapolri, Kapolda dan Kapolrestabes.
4. Usut Tuntas Mafia Migas.
5. Tunda Mega Proyek.
6. Kendalikan Harga Bahan Pangan.
Usai melakukan aksi hingga pukul 17.10 Wita, massa akhirnya ditemui, Wakil Walikota Makassar, Fatmawati Rusdi, untuk berdialog langsung.
Fatmawati menyampaikan bahwa Ia selaku perwakilan dari Pemerintah Kota Makassar siap menjadi wadah dari aspirasi dari massa aksi.
"Semua kebijakan terkait BBM Bersubsidi merupakan kebijakan pusat, tapi saya sebagai representasi Pemerintah siap menjadi wadah dari aspirasi adik-adik sekalian", kata Fatmawati.
Lebih lanjut Fatmawati berjanji untuk menjadi fasilitas pertemuan antara Pemerintah Kota Makassar dan DPRD Kota Makassar untuk mengawal aspirasi Cipayung Plus kota Makassar.
"Saya janji ke adik-adik akan menjadwalkan pertemuan antara legislatif dan eksekutif kota Makassar untuk mendengar dan mengawal aspirasinya adik-adik", ujarnya.
Merespon hal itu, Rino Sengu selaku Jendral Lapangan (Jendlap) menjelaskan bahwa representasi dari masyarakat seharusnya juga di berikan kesempatan untuk bisa memyampaikan pandangannya dalam pengambilan keputusan.
"Masyarakat juga seharusnya diberikan ruang, jangan jadikan objek pengambilan kebijakan saja tapi jadikan masyarakat sebagai salah satu subjek dalam pengambilan kebijakan", jelasnya.
Penulis : Jeje
Editor : Iga
