REPLIKNEWS, PANGKEP -- Kenaikan harga BBM menjadi polemik di seluruh wilayah Indonesia, salah satunya di Kabupaten Pangkep. Aksi unjuk rasa (Unras) yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STAI DDI Pangkep bersama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pangkep menolak kenaikan harga BBM.

Bukan hanya itu, Kabupaten Pangkep yang sebagian besar masyarakatnya menjadi Nelayan di Kepulauan ikut menjerit setelah dikeluarkannya SK Bupati No 629 tahun 2022 tentang penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang bertentangan dengan BPH Migas No 6 tahun 2015.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pangkep, Sofyan Razak menegaskan bahwa aspirasi dari sejumlah mahasiswa yang melangsungkan Unras telah di proses akan ditindaklanjuti.

"Terkait kenaikan BBM secara nasional ini sementara kami upayakan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Sementara untuk HET BBM Subsidi wilayah kepulauan akan dicabut sesuai kesepakatan pada RDP sebelumnya," katanya. Rabu, (7/9/2022)

Sementara itu salah seorang Anggota DPRD Kabupaten Pangkep Dapil Kepulauan, Budiamin mengatakan bahwa kenaikan BBM ini membuat masyarakat lebih menjerit sehingga dibutuhkan peninjauan kembali oleh DPR RI.

"Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dikucurkan secara nasional itu bukan solusi terhadap kenaikan harga BBM, itu tidak sebanding dengan pengeluaran masyarakat pasca kenaikan BBM walaupun ada BLT. Karena pada dasarnya seluruh keperluan bahan pokok itu juga ikut naik jika BBM naik. Dan kami akan meneruskan aspirasi mahasiswa ke jenjang yang lebih tinggi," jelasnya.

Lanjut Budiamin membahas tentang HET BBM wilayah kepulauan yang diatur oleh SK Bupati menurutnya tumpang tindih jika proses penyalurannya dikelola oleh segelintir elit saja.

"SK Bupati No 629 tahun 2022 harus dicabut, karena dalam aturan tersebut mengatur sub penyalur beberapa saja. Sehingga kami meminta ke Pemerintah Daerah untuk mengupayakan penyaluran BBM Subsidi wilayah kepulauan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) agar dapat lebih meringankan masyarakat," tegasnya Budiamin yang merupakan Fraksi Golkar Kabupaten Pangkep.

Terpisah, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa STAI DDI Pangkep, Aminatuzuhria menyampaikan akan ikut andil dalam pengawasan tuntutannya dalam Unras terhadap kenaikan harga BBM.

"Kami pantau aspirasi kami agar diteruskan ke DPR RI. Sementara untuk pencabutan SK Bupati terhadap HET BBM Kepulauan, kami meminta ikut andil dalam pengawasan aspirasi masyarakat. Agar tak ada lagi mafia BBM," bebernya.

Penulis                : Ahmad Habibi 
Editor                  : Wahyu Rifki