REPLIKNEWS, TANA TORAJA – Komisi II DPRD Tana Toraja menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan untuk membahas kelengkapan dokumen kendaraan berupa STNK dan BPKB dari tujuh unit mobil ambulans yang dibeli menggunakan anggaran sebesar Rp5,25 miliar.
RDP yang berlangsung di ruang rapat Komisi II ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II, Samuel Pali Tandirerung, didampingi para anggota komisi. Hadir pula Plt Kepala Dinas Kesehatan, Yosefine Rombetasik, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Gery Desnada, serta perwakilan Koalisi Aksi Mahasiswa Toraja (KAMT).
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari aspirasi KAMT, yang beberapa hari sebelumnya menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Tana Toraja. Dalam aksinya, mahasiswa menyoroti pengadaan tujuh unit ambulans yang selama lebih dari satu tahun belum dilengkapi dokumen resmi kendaraan, seperti STNK dan BPKB.
Dalam forum RDP, pihak Dinas Kesehatan bersama PPK akhirnya menunjukkan dokumen STNK dan BPKB dari seluruh ambulans yang dipersoalkan.
"Rapat hari ini sudah selesai dan kami telah menunjukkan surat-surat kendaraan tersebut. Terkait keterlambatan sudah saya sampaikan di ruang rapat bahwa ini merupakan kesalahan dari pihak penyedia. Ada kesalahan internal di mereka, dan saya tidak mau mencampuri urusan itu. Yang pasti, STNK dan BPKB wajib ada karena merupakan tanggung jawab penyedia," tegas Gery Desnada usai rapat.
Ia juga menekankan bahwa seluruh biaya pengurusan dokumen kendaraan menjadi tanggung jawab penyedia, mengingat ambulans tersebut sudah dalam status on the road sejak awal pengadaan.
"Semuanya sudah dalam status On The Road. Saya memang sudah terus mendorong penyedia untuk segera menyelesaikannya. Saya juga merasa terbantu dengan adanya pemberitaan dan aspirasi mahasiswa yang mempercepat proses pengurusan surat-surat tersebut," tambahnya.
Dengan adanya penyerahan dokumen resmi kendaraan tersebut, Komisi II DPRD berharap polemik terkait pengadaan ambulans dapat diselesaikan dengan transparan, serta menjadi pelajaran agar persoalan serupa tidak terulang di kemudian hari.
Penulis : Martinus Rettang
Editor : Redaksi
