REPLIKNEWS, PANGKEP – Komisi II DPRD Pangkep mendesak Perum Bulog segera mengatasi kendala logistik yang membuat petani merugi. Desakan itu muncul dalam rapat dengar pendapat pada Kamis 8 Mei 2024, yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Pangkep, H. M Lutfi Hanafi SE, dan Wakil Ketua DPRD Muhtar Salih.
Keluhan utama petani disampaikan oleh Kapt Inf Muh. Nawir dari Kodim 1421 Pangkep. Menurutnya, minimnya armada angkut membuat gabah hasil panen tertahan hingga empat hari sebelum diangkut oleh Bulog. Mitra Bulog yang hanya berada di Maros dan Sidrap memperburuk kondisi ini.
"Kami mohon DPRD Pangkep menyampaikan aspirasi petani ke pusat. Kurangnya sarana transportasi menyebabkan kerugian besar bagi petani," kata Nawir.
Ia juga mengungkapkan, Babinsa terpaksa berjaga di lokasi untuk menjaga kualitas gabah yang belum dikeringkan. Jika gabah tidak segera diproses, kualitasnya menurun dan harga jual anjlok dari Rp 6.500 ke Rp 6.100 hingga Rp 6.300 per kilogram.
Minimnya fasilitas pengeringan juga menjadi persoalan serius. Petani terpaksa menjual gabah dengan harga lebih rendah kepada pengusaha lokal.
"Gabah yang didiamkan tiga hari mulai berkecambah dan menurunkan kualitas. Petani akhirnya menjual dengan harga lebih murah agar bisa menutup modal awal," tambah Nawir.
Arfendi Iskandar Putra dari Bulog Makassar menawarkan solusi dengan pengeringan berbasis energi matahari menggunakan teknologi "solartum". Metode ini diklaim hemat biaya dan ramah lingkungan, namun efektivitasnya masih bergantung pada cuaca. Sementara itu, Andi Sadda yang hadir dalam rapat mengingatkan agar penggunaan pengering skala besar tetap memperhatikan dampak lingkungan.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Pangkep, Muhtar Salih, memastikan pihaknya akan memperjuangkan masalah ini di tingkat pusat. Ia meminta Bulog segera meningkatkan kapasitas logistik agar petani tidak terus merugi.
"Kami akan mendorong evaluasi sistem Bulog agar Kabupaten Pangkep bisa menjadi sentra produksi padi yang optimal," ujarnya.
Menurut Muhtar, persoalan distribusi dan pengeringan gabah ini perlu segera dituntaskan agar kesejahteraan petani terjamin. DPRD berkomitmen mendorong pemerintah pusat untuk meningkatkan dukungan infrastruktur pertanian, khususnya di Pangkep.
Penulis : Wihandi
Editor : Redaksi
