REPLIKNEWS, PANGKEP – 21 April 2025 – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pangkep menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Pangkep, Senin (21/4/2025), untuk menuntut kejelasan atas nasib ratusan Tenaga Harian Lepas (THL) yang tidak diperpanjang masa kerjanya oleh Pemerintah Kabupaten Pangkep. Aksi yang diikuti oleh sekitar 20 orang massa HMI tersebut juga diikuti dengan audiensi bersama Wakil Bupati Pangkep, Rahman Assagaf, di lantai 3 Kantor Pemda.
Dalam orasinya, Ketua HMI Cabang Pangkep, Fadli, menilai pemberhentian THL lebih dipengaruhi oleh faktor politik daripada alasan efisiensi anggaran yang disampaikan Pemkab. Fadli menegaskan bahwa keputusan ini jelas melanggar asas keadilan dan transparansi dalam kebijakan pemerintahan.
"Kami menilai keputusan ini bukan semata-mata masalah anggaran, melainkan keputusan yang penuh dengan muatan politik. Banyak THL yang diberhentikan tanpa penjelasan yang jelas dan transparan," ujar Fadli.
Sekretaris Umum HMI Cabang Pangkep, Andi Fikram, menambahkan bahwa tindakan Pemkab Pangkep ini berpotensi melanggar regulasi yang ada. Menurutnya, pemberhentian THL harus dilakukan sesuai dengan aturan kepegawaian yang berlaku, dan tidak semena-mena tanpa alasan yang sah.
"Tidak ada ruang bagi Pemkab untuk memberhentikan THL tanpa dasar hukum yang jelas. Mereka yang telah mengabdi selama ini berhak atas perlindungan hukum," tegas Fikram.
Menanggapi aksi tersebut, Wakil Bupati Pangkep, Rahman Assagaf, menjelaskan bahwa tidak ada pemecatan substansial terhadap THL. Menurutnya, apa yang dilakukan Pemkab hanyalah memberikan pemahaman terkait aturan kepegawaian dan pengelolaan tenaga kerja.
"Sampai saat ini tidak ada pemecatan terhadap saudara-saudara kami yang telah menjadi bagian dari pemerintahan. Kami hanya memberikan pemahaman sesuai dengan aturan kepegawaian yang berlaku (baca:red)," ungkap Rahman Assagaf.
Namun, pernyataan Wakil Bupati mengenai perubahan politik dalam ekspektasi lima tahun mendatang memicu reaksi keras dari HMI. Rahman Assagaf menuturkan bahwa setiap pemerintahan baru berhak mencari orang-orang yang dapat bersinergi dengan visi dan kebijakan yang mereka terapkan.
"Dalam ekspektasi lima tahun, tentunya ada perubahan politik. Siapapun yang terpilih pasti akan mencari orang-orang yang bisa bersinergi dengan pemerintahan," tambahnya.
Pernyataan ini langsung disikapi oleh HMI Cabang Pangkep yang menilai ada politisasi di balik pemberhentian THL, dan menegaskan bahwa loyalitas politik tidak boleh dijadikan alasan untuk mengorbankan tenaga kerja yang sudah memiliki kompetensi dan pengalaman.
"Itu adalah pengakuan terbuka bahwa ada politik di balik keputusan ini. Kami menuntut keadilan bagi THL dan mendesak Pemkab Pangkep untuk membuka proses evaluasi secara transparan," kata Andi Fikram.
Audiensi tersebut berakhir dengan kesepakatan bahwa HMI Cabang Pangkep akan terus mengawal isu ini dan meminta Pemkab Pangkep untuk segera memberikan klarifikasi terbuka serta solusi konkret bagi para THL yang terdampak.
Penulis : Wihandi
Editor : Redaksi
