REPLIKNEWS, JAKARTA - Jaringan GUSDURian menyampaikan duka cita dan simpati mendalam kepada para korban kekerasan dalam penanganan aksi demonstrasi yang berlangsung beberapa hari terakhir. Mereka menilai kebrutalan aparat keamanan dan sikap arogan sejumlah pejabat telah memperparah situasi sosial dan politik di tengah rakyat yang sedang menghadapi tekanan ekonomi.

Dalam pernyataan sikapnya, Jaringan GUSDURian menilai aksi protes dipicu oleh kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat, seperti kenaikan pajak, tunjangan anggota DPR, serta praktik rangkap jabatan yang memperlihatkan kemewahan pejabat di tengah kondisi masyarakat yang kesulitan akibat PHK, pengangguran, dan lonjakan harga kebutuhan pokok.

"Hal ini diperburuk dengan komentar arogan para pejabat dan kebrutalan polisi dalam menangani aksi protes. Situasi ini bisa menjadi pemicu melemahnya supremasi sipil," ujar Imam salah satu dari 12 penggerak GUSDURian saat membacakan pernyataan sikap di Penutupan Temu Nasional Jaringan GUSDURian di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, pada Minggu (31/8/2025). 

Menanggapi kondisi ini, Jaringan GUSDURian menyampaikan tujuh tuntutan, di antaranya:

1. Mendesak Presiden untuk menghentikan tindakan represif dalam penanganan demonstrasi.
2. Menuntut reformasi Polri dan pencopotan Kapolri atas tindak kekerasan yang berulang.
3. Meminta pencabutan berbagai fasilitas dan tunjangan pejabat pemerintah serta anggota DPR yang memicu kemarahan publik.
4. Mendesak DPR memastikan kebijakan negara berpihak pada kepentingan rakyat.
5. Menuntut pemerintah menegakkan hukum dan memberantas korupsi yang semakin vulgar.
6. Mendorong lembaga negara independen menjalankan fungsi perlindungan hak konstitusional warga.
7. Mengajak masyarakat sipil melakukan konsolidasi untuk memastikan prinsip demokrasi substantif.

Pernyataan ini dikeluarkan di Jakarta pada 31 Agustus 2025 sebagai bentuk keprihatinan sekaligus seruan untuk mengembalikan arah demokrasi agar berpihak kepada rakyat. (*) 

Editor       : Redaksi