REPLIKNEWS, TANA TORAJA - Ketua Fraksi Golkar DPRD kabupaten Tana Toraja, Kendek Rante mengancam fraksinya tidak akan menyetujui APBD Perubahan tahun anggaran 2023 jika tidak ada penambahan anggaran untuk gaji tenaga kontrak daerah (TKD).

Hal itu diungkapkan Ketua Fraksi Golkar Tana Toraja, Kendek Rante saat perwakilan TKD menyampaikan aspirasi di ruang rapat pimpinan DPRD, Senin (28/8/2023).

"Harus ada kejelasan nasib TKD terutama mereka yang telah mengabdi sejak tahun 2005. Fraksi Golkar tidak akan menyetujui APBD-P 2023 jika tidak ada tambahan anggaran untuk gaji TKD," tegas Kendek Rante.

Dia mengatakan saat ini nasib TKD yang mengabdi di lingkup Pemkab Tana Toraja terkatung-katung. Sejak dirumahkan sepihak oleh pemerintah daerah hingga saat ini tidak ada kejelasan kapan mereka akan bekerja kembali. 

Oleh karena itu, Fraksi Golkar meminta kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Tana Toraja agar menghentikan pembahasan APBD-P hingga ada kejelasan nasib TKD di lingkup pemkab Tana Toraja. 

Jika Banggar DPRD dan TAPD tetap melanjutkan pembahasan APBD-P 2023 kata Kendek Rante,  maka Fraksi Partai Golkar tidak akan menyetujui APBD-P 2023 di dalam rapat paripurna nantinya.

"Sebelum ada kejelasan nasib TKD, stop pembahasan APBD Perubahan 2023," ujar Kendek Rante.

Hal senada diungkapkan Anggota Fraksi Golkar DPRD Tana Toraja Randan P Sampetoding yang menyatakan dirinya setuju jika Fraksi Partai Golkar menolak APBD-P 2023 jika tidak ada alokasi anggaran untuk gaji TKD.

"Memang dari segi anggaran, membebani daerah. Namun, dari segi kemanusiaan, jika gaji TKD dianggarkan di APBD-P 2023, banyak warga Tana Toraja yang dihidupi. Jadi, saya setuju jika Fraksi Golkar menolak APBD-P 2023 jika tidak ada alokasi anggaran untuk TKD," kata Randan.

Editor   : Redaksi