REPLIKNEWS, TANA TORAJA – Usai melakukan kunjungan ke PLN Wilayah Sulselrabar beberapa waktu lalu. Pimpinan DPRD Tana Toraja bersama komisi III gelar rapat kordinasi (Rakor) dengan PLN Makale, KPH Saddang I, PUPR, Bappeda, Bapenda, para Camat, dan Kepala Lembang.
Rakor dipimpin Ketua DPRD Welem Sambolangi, didampingi Wakil Ketua Yohanis Lintin Pembongan, diruang rapat pimpinan, Senin (4/4/2022).
Welem mengatakan, Legislatif serius memperjuangkan listrik di Lembang Kayuosing, Kecamatan Rembon serta beberapa daerah lainya di Tana Toraja.
"Banyak hal berkembang selama rakor sebab bukan hanya Lembang Kayuosing belum menikmati pasokan listrik dari PLN, melaikan kecamatan lain bernasib sama Kayuosing juga diperjuangkan seperti Simbuang, Mappak, Balepe, Bittuang dan Masanda", terang Welem saat menggelar konferensi pers usai Rakor.
Ketua DPRD Tana Toraja itu mengatakan bahwa, Rakor ini untuk mewujudkan Tana Toraja terang dan akan terus mengawal aspirasi masyarakat yang belum mendapat pasokan listrik di Tana Toraja.
"Banyak hal yang telah kita bicarakan, secara khusus bagaimana mewujudkan Tana Toraja terang, Indonesia terang. Kita harus fokus bagaimana Tana Toraja terang", katanya.
Terkait aspirasi masyarakat Lembang Kayuosing, lewat pertemuan itu, kata Welem, telah menghasilkan komitmen dan akan di kerjakan sambungkan tahun ini.
"Hari ini kita berkomitmen bersama pemerintah Kecamatan Rembon dan pemerintah Lembang Kayuosing, serta alisansi Pemuda dan Masyarakat Kayuosing Bersatu akan bergotong royong membantu memobilisasi material yang tidak bisa diangkut menggukan kendaraan roda empat, akan diangkat menggunakan tenaga manual oleh masyarakat di lembang kayuosing", terangya.
Ia juga meminta kepada pihak PLN agar melakukan pengawasan secara ketat dan sosialisasi berkala kepada masyarakat, untuk menghindari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab agar tidak memungut berlebihan kepada masyarakat.
"Diharapkan juga peran Pemerintah Daerah agar menerbitkan standar biaya, sehingga biaya-biaya dalam penyambungan pelanggan baru, betul-betul mempertimbangkan standar atau kondisi lokal", ketusnya.
Ia beharap hasil Rakor ini hari mendapat perhatian PLN Makale secara khusus di Lembang kayuosing, mengingat manager PLN Sulselbar sudah benjanji akan menindaklanjuti.
Sementara itu Ketua Komisi III DPRD Tana Toraja, Nikodemus Mangera mengatakan bahwa perlunya koordinasi yang maksimal antara instansi Pemerintah agar semua berjalan dengan baik.
"Sebenarnya selama ini berjalan dengan baik, cuman koordinasi antara instansi Pemerintahan belum maksimal, sudah terkoordinasi namun belum makasimal", tuturnya.
Ia berharap lewat pertemuan itu, koordinasi kedepan dapat dimaksimalkan dalam mewujudkan Tana Toraja terang.
"Muda-mudahan kedepan koordinasi kita antar instansi dapat berjalan dengan baik", harapnya.
Sementara itu Ketua Bapemperda DPRD Tana Toraja, Kristian H.P Lambe, mengatakan sala satu persoalan yang terjadi dilapangan yaitu adanya daerah yang dilintasi jaringan PLN masuk wilayah kehutanan.
"Satu hal yang menjadi kendala, kita mengundang pihak KPH Saddang I terkait kawasan hutan, dimana beberapa lembang dilintasi jaringan PLN di kawasan Hutan, itu juga diklaim kehutanan di beberapa tempat untuk di hentikan, inikan satu kendala", bebernya.
Terkait kendala tersebut, dikatakan Kristian, Komisi III DPRD Tana Toraja akan melakukan kunjungan ke BPKH Wilayah VII Makassar.
"Tadi belum bisa putuskan oleh pihak KPH Saddang I, karena kewenangan itu berada di provinsi BPKH Wilayah VII Makassar. Oleh karena itu komisi III akan melakukan konsultasi dengan BPKH Wilayah VII Makassar, supaya apa yang kita rapatkan hari ini tuntas", pungkasnya.
Penulis/Editor : Iga
