REPLIKNEWS, TANA TORAJA - Kelangkaan Bahan Bakar Minya (BBM) baik Pertalite dan solar Bersubsidi disejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) menjadi permasalahan serius yang dialami oleh masyarakat Tana Toraja.
Pasalnya pasokan BBM yang setiap hari masuk ke SPBU ludes dalam jangka waktu kurang dari 24 jam, yang diduga habis diborong mafia pengguna jerigen dan tanki rakitan.
Menanggapi keluhan masyarakat tersebut Anggota DPRD Komisi II langsung memanggil sejumlah pengelola SPBU untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang rapat Komisi II, Jumat (20/1/2023).
Kepada awak media salah satu pengelola SPBU usai mengikuti rapat mengatakan bahwa kuota BBM yang masuk ke SPBU mereka sebanyak 16.000 liter dan dinilai itu belum cukup.
"Dalam Rapat tadi kami sudah sampaikan dan bermohon kepada pemerintah agar kuota BBM sebisa mungkin ditambah, karena kuota yang masuk itu kan cuma 16.000 liter, itu belum cukup mengingat semakin banyak pengguna kendaraan yang ada di Tana Toraja", ujar Rizwan Tajuddin, pengelola SPBU Mandetek.
Dikatakan Rizwan bahwa bukan hanya masyarakat biasa saja yang mencoba nakal, namun ada juga beberapa mobil dinas/plat merah yang menggunakan strategi tersendiri agar bisa mendapatkan/mengisi BBM bersubsidi.
"Sudah ada beberapa yang kami dapatkan, jadi mobil plat merah ini kan tidak bisa mengisi BBM subsidi makanya mereka biasanya ganti plat dengan plat gantung supaya bisa mengisi BBM subsidi, yang jadi permasalahan karena mobil dinas dengan plat gantung itu tidak bisa terdeteksi oleh mesin jadi kami tidak bisa mencegah, tapi ini baru beberapa yah belum terlalu banyak", beber Rizwan.
Menanggapi hal tersebut anggota DPRD dari Fraksi Golkar, Randan Sampetoding langsung angkat bicara terkait kelangkaan BBM yang diduga pihak SPBU beroperasi tidak sesuai dengan prosedur.
Dikatakan Randan bahwa sebagai perwakilan rakyat, mereka prihatin akan masalah BBM yang akhir-akhir ini menjadi permasalahan, namun itu semua tak lepas dari kesadaran pengelola SPBU dan masyarakat Tana Toraja.
"Jadi pihak SPBU sudah memohon agar pasokan BBM sebisa mungkin bisa ditambah, yah kita akan bantu untuk bersurat ke Pertamina Region sepanjang SPBU tersebut bekerja sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), tapi kalau masih nakal yah ngapain kita mau bantu kalau hanya untuk dipergunakan salah, malahan nanti kita ajukan biar kuotanya dikurangi", tegas Randan Sampetoding.
"Kalau untuk usaha kecil dan menengah itu tidak masalah kalau dilayani, seperti kebutuhan traktor sawah, gilingan kopi, gilingan padi, tapi kalau untuk kontraktor yah janganmi dilayani, tapi kembali lagi intinya itu semua perlu kesadaran dari semua pihak, kalau ada oknum yang sengaja memanfaatkan maka kuota BBM kita di Tana Toraja Tidak akan pernah cukup", tuturnya.
Randan juga menyikapi terkait adanya ulah nakal dari mobil dinas yang memanfaatkan keadaan untuk mendapatkan BBM bersubsidi.
"Yah benar ada, bahkan SPBU sudah mengakui dan kalau masih ada yang seperti itu saya minta kepada Bupati agar segera Mencabut Randisnya, cabut kendaraan dinasnya jangan dikasih, bikin malu Pemerintah Daerah itu biar kepala Dinas naik motor saja atau jalan kaki, mereka kan sudah dibayarkan oleh Negara, ngapain lagi pakai BBM subsidi", pungkas Politisi Partai Golkar, Randan Sampetoding.
Penulis : Martinus Rettang
Editor : Natha
