REPLIKNEWS, TANA TORAJA - Dua pimpinan Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja, Welem Sambolangi dan Yohanis Lintin beberapa waktu lalu berangkat ke Jakarta dalam rangka memperjuangkan 42 tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dinyatakan tidak lulus seleksi oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas).
"Saya bersama pak Yohanis Lintin berangkat ke Jakarta dan bertemu langsung dengan Dirjen Pendidikan, memperjuangkan 42 Tenaga pendidik yang tidak lolos pada seleksi pemetaan PPPK tahun 2022", terang Ketua DPRD Welem Sambolangi kepada REPLIKNEWS, Selasa (21/3/2023).
Adapun 2 poin penting dari kunjungan DPRD Tator ke Jakarta yakni:
1. Terkait formasi penempatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah, bahkan ada formasi yang tiba-tiba hilang pada saat pengumuman.
2. Kami minta perhatian Pemerintah Pusat terhadap saudara-saudara kita yang ikut seleksi namun belum mendapatkan penempatan, sehingga pada seleksi tahun 2023 ini mereka yang belum lulus bisa mendapatkan skala prioritas.
"Solusi yang diberikan oleh kemendikbudristek bersama kementerian pendayagunaan aparatur Negara, akan mengeluarkan surat kepada seluruh Daerah yang mengalami masalah untuk memberikan kewenangan kepada Kepala Daerah untuk melakukan penyesuaian penempatan PPPK berdasarkan kebutuhan masing-masing sekolah untuk selajutnya disesuaikan pada SK penempatan PPPK untuk seleksi tahun 2022", beber Welem Sambolangi.
Dikatakan Welem jika Tana Toraja pada tahun 2022 mendapatkan kuota PPPK tenaga pendidik yang cukup banyak yakni 477 orang, namun yang mendaftar dan ikut seleksi hanya 422 orang.
"Semoga apa yang telah kami sampaikan ke Pemerintah Pusat bisa segera ditindak lanjuti karena kita di Tana Toraja masih sangat kekurangan tenaga pendidik", kata Welem Sambolangi.
Welem mengutarakan pada seleksi PPPK tahun 2023, kuota pendidik di Kabupaten Tana Toraja sebanyak 783, Tenaga Kesehatan 224, Total 1.007. Ia berharap kuota ini bisa terisi penuh, demi menunjang mutu pendidikan yang ada di Tana Toraja.
"Kita berharap agar kuota ini bisa terisi, sehingga kuota ini jangan kosong karena ini sudah diberikan oleh pemerintah pusat, untuk itu mohon kepada Dinas Pendidikan dan BKPSDM serta arahan dan bimbingan dari para Kepala Sekolah kepada saudara kita yang berhak mengikuti seleksi PPPK khsusunya tenanga pendidik", ungkap Ketua DPRD 3 periode itu.
"Kita bersyukur sudah diberi ruang oleh kementerian pendidikan pusat untuk membuka formasi pelamar umum, dimana saudara kita yang selama ini mengabdi di sekolah swasta sudah bisa jadi pelamar umum asalkan sudah punya sertifikat guru. Saya kira ini merupakan peluang bagi kita untuk menjawab kebutuhan dan kekurangan guru khususnya daerah terpencil yang masih sangat membutuhkan guru", lanjut Welem.
Senada dengan itu, wakil ketua DPRD Tator, Yohanis Lintin juga berharap agar kuota PPPK tenaga pendidik yang telah disiapkan oleh pemerintah pusat sebanyak 735 bisa dipenuhi.
"Kita berharap tenaga guru kita ini untuk mengikuti seleksi PPPK agar mempersiapkan diri juga, karena ada beberapa kriteria penilaian yang harus dipenuhi. Karena masalah tenaga pendidik ini bukan hanya terjadi disekolah negeri tapi juga pada sekolah swasta, karena itu kami sudah usulkan bolehkah pemerintah pusat mengakomodir juga penerimaan PPPK untuk ditempatkan di sekolah swasta karena sampai sekarang belum terbuka untuk itu", tutur Politisi PDIP Yohanis Lintin.
Pada saat itu kata Lintin, Dirjen Pendidikan berjanji akan memikirkan hal itu, kementerian pendidikan dan kementerian Pendayagunaan aparatur negara akan berkoordinasi terkait usulan tersebut.
"Kita berharap mudah-mudahan itu dipenuhi, karena fakta dilapangan sekolah swasta juga butuh guru, dan kalau sekolah swasta tidak diberikan tenaga guru PPPK maka bisa saja sekolah swasta kekurangan tenaga guru sehingga kualitas pendidikan juga akan menurun. Kerena sekolah swasta juga mendidik, anak-anak kita bukan hanya belajar di sekolah negeri saja tapi juga di sekolah swasta", pungkas Yohanis Lintin.
Penulis : Martinus Rettang
Editor : Iga
