REPLIKNEWS, MAKASSAR - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 sudah semakin dekat dan ini juga sebagai momentum akan peran dan partisipasi mahasiswa dari Luwu Raya untuk mengingatkan kembali agar terealisasinya pemilu damai dan netralitas aparatur sipil negara (ASN) tetap terjaga.
Ismail Sekjend IPMIL RAYA UMI berharap agar Aparatur sipil negara (ASN) tidak terlibat jauh dalam permainan politik praktis, dan bersifat netral sebab sudah ada regulasi yang menindaki hal demikian.
"Ketidaknetralan ASN, akan sangat merugikan masyarakat, negara dan pemerintahan, karena adanya potensi intervensi politik dalam proses pencapaian target dan tentunya kami sebagai mahasiswa dari tana Luwu dan juga sebagai masyarakat yang masih saja termarjinalkan akan kondisi struktural hari ini tidak menginginkan hal demikian, karena akan menghambat jalannya proses demokrasi," ucap Ismail, Senin (22/7/2024).
"Netralitas ASN juga di anggap sangat krusial karena mereka harus terbebas dari intervensi politik praktis, sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan adil dan tidak memihak dan jikalau tidak netral maka ASN tersebut menjadi tidak profesional dan target-target pemerintah di tingkat daerah khususnya di Luwu Raya jauh dari kata terealisasi," lanjutnya.
Tak hanya itu kata dia, ada beberapa hasil dan analisis pengamatan dari anggota IPMIL RAYA UMI, terkadang melihat bahwa ketidak netralan Aparatur Sipil Negara yang paling banyak terjadi adalah pada kegiatan kampanye, di mana banyak nya ditemukan Aparatur Sipil Negara yang turut serta dalam kegiatan kampanye.
Bentuk keterlibatan mereka seperti, menghadiri kegiatan deklarasi, memberikan dukungan secara terbuka melalui media sosial, bahkan membantu memasang baliho paslon di wilayah kerjanya, terutama aparatur di tingkat kecamatan kabupaten bahkan di tingkat provinsi.
"Tentunya kedepan kami berharap di momentum Pilkada tahun 2024 ini dapat menjadi lonjakan baru agar terciptanya nuansa demokratis damai dan tentram khususnya di Luwu Raya apalagi mengingat daerah luwu raya sendiri cukup heterogen yg dianggap cukup rawan terhadap intrik-intrik politik yang bisa berujung pada kekerasan," kata Ismail.
"Maka sangat penting diadakannya sosialisasi dan juga pendidikan politik yg di hadirkan bawaslu maupun KPU di Luwu raya agar dapat memberikan edukasi yg lebih mendalam kepada masyarakat," pungkasnya.
Penulis : Yedidya Ekaputra
Editor : Redaksi
