REPLIKNEWS, TANA TORAJA - Komis II DPRD Tana Toraja menggelar Rapat Dengar Pendapat) dengan OPD Terkait mengenai Program Penanganan stunting di Kabupaten Tana Toraja, Selasa (7/5/2024).
Adapun 5 OPD yang terlibat dalam penanganan Stunting diantaranya, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Badan Pengelolah Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).
RDP yang berlangsung di ruang rapat Komisi II tersebut sebagai tindak lanjut dari survei status gizi indoneia (SSGI) tahun 2021-2022 dimana Kabupaten Tana Toraja sebagai salah satu tertinggi peningkatan angka stunting.
Usai memimpin rapat, ketua Komisi II DPRD Tana Toraja, Yuli Saranga mengatakan jika hasil rapat tersebut belum menemui titik terang lantaran masih ada OPD yang belum bisa memaparkan data secara real.
Menurut Yuli Saranga, pihaknya merekomendasikan agar OPD terkait bisa menyajikan data yang valid terkait berapa jumlah dana yang dialokasikan untuk penangan stunting di kabupaten Tana Toraja.
Yuli berharap, agar OPD terkait agar ada sinergitas program sehingga penanganan stunting bisa terfokus. Juga diperlukan evaluasi terhadap program-program penanganan stunting sejauh mana program itu berdampak.
"Kita harapkan semua OPD terkait yang menangani ini ada evaluasi bagaimana dampak sesungguhnya terhadap program yang digelontorkan dalam hal penanganan stunting, adakah penurunan atau semakin bertambah. Kita berharap kedepannya stunting ini bisa berkurang," kata Yuli Saranga kepada REPLIKNEWS.
Menurut Yuli, pagu anggaran untuk penanganan stunting di kabupaten Tana Toraja terbilang fantastis bahkan menyentuh angka 27 miliar rupiah, namun anggaran tersebut tidak sepenuhnya terealisasi di beberapa OPD karena terkendala seperti petunjuk teknis (Juknis) yang terlambat.
"Anggaran untuk penanganan stunting tahun 2023 belum ada data valid dari BPKAD karena masih ada bebrapa OPD yang menangani juga belum memberikan data valid. Tapi pagunya 27 miliar," jelas Yuli.
Padahal kata Yuli, anggaran 27 miliar di tahun 2023 yang terbilang fantastis itu sangat diharapkan bisa berdampak untuk pencegahan stunting di Kabupaten Tana Toraja.
"Jelas, paling tidak ada dampaknya, tapi datanya belum valid, nanti kami minta. BPKAD sudah berjanji minggu ini. Berapa realisasinya. Jangan sampai pagunya 27 miliar namun kita tidak tau berapa realisasinya karena masih dalam pemeriksaan BPK. Nanti setelah ada hasil dari BPK baru kita tau berapa yang terealisasi, apakah anggaran itu dimanfaatkan 100% atau tidak," pungkas Yuli Saranga.
Sementara itu, anggota DPRD Fraksi Golkar, Randan Sampetoding mengaku sangat malu karen angka stunting di Tana Toraja berada pada urutan pertama.
"Malu kita, masak anggaran untuk penanganan stunting itu ada, tapi kok bisa kita Tana Toraja rangking 1 terbanyak stunting," kesal Randan.
Randan berharap, agar OPD terkait yang menangani stunting bisa menyediakan data yang valid berapa jumlah anak dan bayi di Tana Toraja yang terkena stunting.
Penulis : Martinus Rettang
Editor : Redaksi
