Home Daerah Lakukan Pertemuan, YESMa dan DPRD Tator Bahas Anggaran

Lakukan Pertemuan, YESMa dan DPRD Tator Bahas Anggaran

REPLIKNEWS, TANA TORAJA - Yayasan Eran Sangbure Mayang (YESMa) dan anggota DPRD Tator adakan pertemuan di Royal Cafe, Makale, Tana Toraja, Rabu (27/7/2022).

Seperti yang diketahui, Yayasan Eran Sangbure Mayang (YESMa) adalah  mitra Yayasan Bakti di Tana Toraja dengan program INKLUSI yang  merupakan program kerjasama Pemerintah Indonesia dan Australia menuju masyarakat Inklusi.

Dijumpai di ruang kerjanya, Welem Sambolangi menjelaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari perjanjian kerja sama (MoU) antara YESMa dengan pemerintah dan DPRD Tana Toraja pada 18 Juli lalu. 

MoU tersebut dalam rangkah memberikan perhatian khusus kepada anak-anak dan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, serta disabilitas dan masyarakat kurang mampu. 

Welem juga membeberkan bahwa salah satu yang menjadi pembahasan pada pertemuan tersebut ialah soal pembiayaan program. 

"Kita sepakat mandiri dalam menjalankan program inklusi tersebut. Kegiatan yang menjadi tugas fungsi YESMa dibiayai oleh Yesma, kegiatan yang dilakukan oleh Pemda dibiayai oleh Pemda melalui APBD", ujar Welem Sambolangi. 

"Tapi tujuannya sama, bagaimana memberikan perhatian, didikan anak-anak dan perempuan korban kekerasan rumah tangga, warga penyandang disabilitas, masyarakat tidak mampu baik dari segi ekonomi, baik dari pendidikan, maupun dari ekonomi, Kesejahtraan sosial", sambung Welem Sambolangi.

Senada dengan itu, Markus selaku Funding Officer (FO) YESMa mengemukakan bahwa program tersebut bertujuan untuk memberdayakan masyarakat yang selama ini termarjinalkan. 

"Target utamanya, kita berharap dengan adanya program inklusi itu tidak ada lagi masyarakat yang termarjinalkan. Mereka yang termajinalkanlah yang pertama akan  diundang dalam menyampaikan pendapatnya dalam pada pertemuan-pertemuan yang mengarah pada penentuan kebijakan", ungkap Markus.  

"Kita tahu bahwa kebutuhan kita dan kebutuhan mereka itu berbeda, sehingga kita butuh kajian yang mendalam dalam pengambilan kebijakan. Karena selama ini mereka tidak diundang dalam pengambilan keputusan, sehingga kita tidak paham dengan yang menjadi kebutuhan mereka. Misalnya dalam musrembang dan sebagainya", pungkas Markus.

Penulis     : Nata
Editor       : Iga