REPLIKNEWS, MAKASSAR - Pemerintah Kabupaten Tana Toraja kembali mengukuhkan komitmennya dalam pengelolaan keuangan daerah yang bersih dan akuntabel.
Untuk ketiga kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2023, Pemkab Tana Toraja sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Pencapaian hattrick atau tiga kali berturut-turut ini menjadi bukti nyata bahwa reformasi birokrasi dan tata kelola anggaran di bawah nakhoda Bupati Tana Toraja, Zadrak Tombeg, berjalan di jalur yang tepat.
Opini WTP merupakan predikat tertinggi yang diberikan oleh BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yang menunjukkan bahwa laporan keuangan dinilai telah disajikan secara wajar, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
Menanggapi pencapaian prestisius ini, Bupati Zadrak Tombeg, menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh jajaran OPD serta masyarakat Tana Toraja yang terus mengawal jalannya pemerintahan.
"Pencapaian WTP yang ketiga kalinya secara berturut-turut ini bukanlah akhir dari proses, melainkan sebuah manifestasi dari komitmen, kerja keras, dan transparansi yang terus kita bangun sejak tahun 2023," ujar Zadrak, Selasa (2/6/2026).
Zadrak menegaskan bahwa mempertahankan predikat WTP jauh lebih sulit daripada meraihnya untuk pertama kali. Diperlukan konsistensi, kedisiplinan anggaran, dan integritas tinggi dari seluruh elemen penatausaha keuangan daerah.
"Namun yang terpenting, opini WTP ini harus linear dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertanggungjawaban keuangan yang baik wajib berbanding lurus dengan pelayanan publik yang semakin prima di Tana Toraja," tambah Bupati.
Sejak menakhodai Tana Toraja, Zadrak Tombeg memang menaruh perhatian serius pada sektor tata kelola keuangan.
Raihan WTP perdana di eranya pada tahun 2023 menjadi titik balik, yang kemudian berhasil dipertahankan pada tahun 2024, 2025, hingga laporan keuangan tahun anggaran terbaru saat ini.
Dengan diterimanya penghargaan ini, Pemkab Tana Toraja tidak hanya berhasil menjaga reputasi daerah di tingkat nasional, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik dan investor terhadap stabilitas serta akuntabilitas pemerintahan Bumi Lepongan Bulan.
Ke depan, tantangan dalam mempertahankan predikat ini dipastikan akan semakin dinamis, seiring dengan diperketatnya regulasi dan digitalisasi sistem pengawasan keuangan oleh BPK RI.
Namun, dengan modal track record tiga tahun terakhir, Tana Toraja optimistis mampu menjaga tradisi bersih ini demi pembangunan daerah yang berkelanjutan. (*)
Editor : Redaksi
