REPLIKNEWS, ENREKANG - Belum cukup sebulan pasca dilantik jadi Pj bupati Enrekang, kebijakan Marwan Mansyur telah sukses membuat situasi politik di kabupaten Enrekang jadi kacau dan gaduh.

Bagaimna tidak, kebijakan Marwan Mansyur dinilai kurang tepat dengan adanya rotasi pemerintahan dalam hal ini mengganti beberapa kepala dinas dan ada juga rencana untuk mengevaluasi pj desa dan akan menggantinya.

Tindakan dari PJ bupati Enrekang tersebut sontak menuai kritikan dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) kabupaten Enrekang. Menurutnya, tindakan PJ bupati tersebut tidak sesuai dengan mekanisme yang ada.

Menurut ketua HMI Enrekang, idealnya ketika beliau ingin melakukan evaluasi dan rotasi itu dilaksanakan setelah Pilkada agar tidak muncul syarat akan kepentingan dan juga menjaga kodisifitas menjelang hari pemungutan suara.

"Merotasi atau pun mengganti perangkat pemerintahan itu sah-sah saja, hanya waktunya yang tidak tepat. Dimana kita tahu bahwa hari ini kita sedang melangsungkan tahapan proses pemilihan kepala daerah, sehingga hal yang dilakukan oleh PJ bupati ini mengindikasikan ada keberpihakan kepada salah satu paslon, sehingga muncul dugaan pak PJ Bupati tidak netral," ungkap Mammu kepada REPLIKNEWS, Jumat (8/11/2024).

Dikatakan Mammu, seharusnya pak PJ ini fokus menyelesaikan permaslahan yang ada bukan turut serta melakukan cawe-cawe. Apalagi dengan kebijakan PJ ini situasi politik di kabupaten Enrekang sedang memanas.

"Maka dari itu kami menghimbau kepada pak PJ Bupati agar fokus untuk menyelesaikan tugas atau masalah daerah dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan keamanan pelaksanaan tahapan Pilkada yang sisa berapa hari lagi. Jangan malah membuat suasana jadi gaduh," tegas Mammu.

Penulis    : Martinus Rettang
Editor      : Redaksi