REPLIKNEWS, PANGKEP -- Partai Gerindra Kab. Pangkep menyayangkan tingginya angka kemiskinan di daerah Pangkep yang terparah di Sulawesi Selatan. Dalam acara Dialog Terbuka Coffee Morning di Songkok Racca yang dihadiri sejumlah elemen masyarakat, DPC Partai Gerindra menyatakan bahwa pemerintah daerah harus segera keluar dari zona degradasi. Rabu (22/05/2024)
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kab. Pangkep, H. Muh Tauhid, menyampaikan bahwa beberapa faktor mempengaruhi data DTKS saat ini yang menurun hingga 13,4%, dari sebelumnya 14,28% pada tahun 2020, yang dipengaruhi oleh adanya Covid-19.
"Namun saat ini terjadi penurunan sekitar 1,02% sejak 2019 dari angka 14,06% Faktor DTKS ini berubah karena faktor geografis atau lingkungan, Program Jamsos, dan Indeks Pembangunan Manusia," ucapnya dalam Dialog Terbuka Partai Gerindra, Rabu 22/5/2024.
Lebih lanjut, H. Muh Tauhid menegaskan bahwa Pemkab Pangkep harus objektif dan bekerja sesuai Standar Operasional Prosedur dalam memverifikasi data DTKS.
"Bagaimana Pangkep mau berkembang kalau data-data masyarakat sebelumnya tidak diperbaharui? Bahkan ada orang yang mampu atau kaya didata sebagai orang miskin, ini jelas kesalahan eksekutif yang tidak optimal dalam penjaringan data tersebut," tegas H. Tauhid, Anggota DPRD Pangkep asal Dapil III ini.
H. Muh Tauhid memberikan solusi kepada Pemkab Pangkep untuk keluar dari kesenjangan kemiskinan yang melanda Kab. Pangkep.
"Pemerintah harus melakukan pertemuan dengan perangkat desa/kelurahan berdasarkan data yang jelas, yang selanjutnya diadakan per triwulan atau bahkan per bulan. Agar terdapat evaluasi terhadap tingkat kemiskinan yang terus berkembang atau telah mengalami penurunan," Jelasnya.
Secara terpisah, Sekretaris DPC Partai Gerindra Kab. Pangkep, H. Aidil Akbar, menambahkan bahwa dalam skala daerah Kab. Pangkep, akan dioptimalkan program-program dari Presiden terpilih Prabowo Subianto.
"Makan siang gratis untuk menjaga keutuhan gizi yang baik juga dapat mencegah masyarakat dari kemiskinan. Bantuan pangan bagi petani dan nelayan akan dioptimalkan, terkait kebutuhannya akan dimaksimalkan dalam pembahasan anggaran pokok 2025 yang akan datang," bebernya.
Editor : Wihandi
