REPLIKNEWS, TANA TORAJA - Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tana Toraja, Kendek Rante, mendesak Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Tana Toraja untuk segera menyelesaikan semua dokumen kegiatan ke Bagian Barang dan Jasa. Hal itu supaya lelang kegiatan fisik bisa di segera diproses.
Pasalnya, hingga pertengahan Mei ini, progres penyerahan dokumen kegiatan untuk ditenderkan belum juga rampung. Politisi Golkar itupun mengaku kaget. Karena idealnya, pengajuan harus selesai pada akhir bulan Mei.
Menurut Kendek Rante, Bupati harus bisa mempressure bawahannya agar tidak lelet dalam bekerja. Sebab keterlambatan proses lelang bisa berimbas saat pengerjaan fisik dilapangan.
"Harusnya bulan Juni, semua kegiatan fisik harus sudah di lelang. Masalahnya, pekerjaan memakan waktu yang cukup lama, apalagi kalau musim hujan bisa mengakibatkan keterlambatan pekerjaan bahkan menyeberang", terang politisi Golkar Kendek Rante kepada REPLIKNEWS, Jumat (19/5/2023).
Dikatakan Kendek Rante bahwa setidaknya ada dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki banyak kegiatan fisik yang akan ditenderkan. Seharusnya dokumen sudah diserahkan ke ULP untuk proses lelang.
"Selain Dinas PUTR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga memiliki banyak kegiatan fisik tahun ini, sehingga Pemda perlu mendorong agar secepatnya diselesaikan", kata Kendek Rante.
"Apalagi kalau Dana Alokasi Khusus (DAK) itu kan seharusnya sudah dimulai pada bulan Februari, karena kapan tidak terealisasi dana itu akan kembali. Makanya Pemda harus mendorong kedua Dinas ini agar segera merampungkan dokumen kegiatan. Kan kalau dana kembali masyarakat yang rugi", lanjutnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Chandra mengatakan bahwa saat ini, baru ada 6 paket dokumen yang masuk.
"Baru ada 6 paket pengajuan lelang yang diterima Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa antara lain 5 paket dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) dan 1 paket dari RSUD Lakipadada, kalau dari Dinas Pendidikan belum ada, mungkin baru sementara mereka siapkan", terang Chandra, Kamis (18/5/2023).
Sementara itu, salah satu anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tana Toraja, Kristian Lambe' sebelumnya telah menegaskan agar pegawai yang tidak mampu menyusun program setiap dokumen pada OPD terkait dalam hal ini PPK dan PPTK agar segera mengundurkan diri.
"Ini tegas saya sampaikan bahwa tender itu harus segera, kalau memang ada pegawai Dinas terkait yang tidak mampu yah mundur aja, kenapa alasan mundur karena dianggap tidak mampu. Buat apa bertahan kalau tidak mampu bekerja", tegas Kristian Lambe beberapa waktu lalu.
Penulis : Martinus Rettang
Editor : Natha
