REPLIKNEWS, PANGKEP — Seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangkep sepakat agar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pokok Tahun Anggaran 2026 dibahas lebih lanjut pada tahap berikutnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda APBD 2026, yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Pangkep, Andi Ilham Zainuddin, di Ruang Sidang A Gedung DPRD Pangkep, Senin (10/11/2025).
Rapat turut dihadiri Wakil Bupati Pangkep Abd Rahman Assagaf, puluhan anggota dewan, Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, serta pimpinan OPD lingkup Pemkab Pangkep.
Adapun tujuh fraksi yang menyampaikan pandangannya, yakni Fraksi Nasdem, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi PPP, Fraksi Demokrat, Fraksi Amanat Bangsa, dan Fraksi Perjuangan Rakyat.
Meski menyetujui Ranperda APBD 2026 untuk dibahas lebih lanjut, masing-masing fraksi memberikan sejumlah catatan kritis dan rekomendasi kepada pemerintah daerah.
Fraksi Nasdem melalui juru bicaranya H. Mantiri menyoroti tiga hal penting dalam rancangan APBD 2026, yakni optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi belanja, dan kualitas pembangunan berkelanjutan.
“Fraksi Nasdem mendorong Pemda lebih kreatif dan inovatif dalam menggali sumber pendapatan baru serta meningkatkan konektivitas pendapatan,” ujar Mantiri.
Sementara itu, Fraksi Golkar melalui juru bicaranya Budiamin, menekankan agar APBD tahun 2026 benar-benar berbasis rancangan program yang menyentuh kesejahteraan, kebutuhan, dan pelayanan dasar masyarakat.
“Fraksi Golkar mendorong penyusunan RAPBD tidak berhenti di atas kertas, tetapi mampu menjawab bahwa setiap program pemerintah berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Budiamin juga menambahkan, setiap penyusunan anggaran di OPD harus berorientasi pada pencapaian RPJMD serta memprioritaskan pengentasan kemiskinan dan pelayanan wajib seperti pendidikan dan kesehatan.
“Fraksi Golkar juga menyarankan agar alokasi anggaran tetap memprioritaskan program wajib seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar masyarakat,” tutupnya.
Rapat paripurna ditutup dengan penegasan pimpinan sidang bahwa seluruh pandangan fraksi akan menjadi bahan pembahasan lanjutan pada rapat dan sidang berikutnya untuk penyempurnaan Ranperda APBD 2026.
Penulis : Dandi
Editor : Redaksi
