REPLIKNEWS, TANA TORAJA - Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Tana Toraja, Frederich Sulelisu menilai upaya mewujudkan Tana Toraja sebagai daerah inklusif belum berjalan optimal. Hal tersebut karena belum terpenuhinya fasilitas dan kebijakan publik yang ramah bagi kaum rentan dan penyandang disabilitas.
Menurutnya, untuk mewujudkan Tana Toraja yang inklusif maka semestinya semua program dan kebijakan publik berbasis inklusif.
Olehnya itu, pemerintah kabupaten Tana Toraja dalam hal ini semua OPD harus berkolaborasi dalam mencanangkan program dan kebijakan yang lebih ramah dan adil untuk semua.
Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi YesMa dengan Forum Media Inklusi di Torajan Coffe, Makale pada Rabu (06/11/2025).
Frederich Sulelisu juga menegaskan bahwa peraturan daerah harus mampu mendorong terciptanya lingkungan yang inklusif dengan memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan baik fisik maupunn non fisik memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh warga, termasuk penyandang disabilitas.
"Perda harus benar-benar mendorong inklusivitas, dalam hal ini pentingnya perda berpihak dan mendorong terciptanya masyarakat inklusif di semua sektor kehidupan, agar kaum rentan dan penyandang disabilitas betul-betul merasakan manfaat pembangunan yang setara. Dengan kata lain, tidak ada yang tertinggal," tegas Frederic.
Tidak menutup mata, Frederic Sulelisu mengakui bahwa beberapa OPD telah mulai menerapkan prinsip inklusif dalam pelayanannya, namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak perangkat daerah yang belum sepenuhnya memahami dan mengimplementasikan konsep inklusi secara menyeluruh, hal tersebut tampak dari bagaimana pelayan publik dan fasilitas publik di OPD-OPD yang masih jauh dari kategori ramah disabilitas.
"Memang sudah ada OPD yang mulai menunjukkan langkah-langkah inklusif, tapi maih banyak juga yang belum. Kesadaran dan pemahaman tentang inklusi ini perlu terus diperkuat di semua lini, termasuk fasilitas yang memudahkan kaum rentan dan disabilitas, karena ini bukan hanya urusan duniawi tetapi menajdi urusan surgawi," jelas Frederic.
Pada momen yang sama, Matias selaku koordinator program YesMa turut menyesalkan beberapa OPD yang telah ditunjuk langsung melalui Perda, namun belum menunjukkan upaya nyata dalam mewujudkan pelayanan yang inklusif.
"Satu hal yang cukup mengganggu, ada OPD-OPD yang jelas-jelas ditunjuk secara langsung oleh Perda, namun belum menjalankan tanggung jawab sesuai Perda," sesal Matias.
Sementara, Lenynda Tondok selaku penanggung jawab program menyatakan telah mendampingi sejumlah perda yang memuat pengaturan tentang inklusivitas, namun yang menjadi pertanyaan kemudian apakah DPRD turut memastikan apakah Perda tersebut benar-benar diterapkan di setiap OPD.
"Terkait Perda, kami telah mendampingi beberapa perda,
ada banyak hal yang sudah diatur disitu, on proses itu Perda PUG, dan banyak yang berurusan di dalam. Yang menjadi masalah kemudian, apakah DPR ini membeda juga Perda-Perda mereka, janggan sampai di dinas terkait belum diimplementasikan," tutur Lenynda Tondok.
Penulis : Natalia D. Letta
Editor : Redaksi
