REPLIKNEWS, PANGKEP – Di saat pemerintah pusat mengetatkan ikat pinggang lewat kebijakan efisiensi anggaran, Pemerintah Kabupaten Pangkep justru tampil mencolok dengan belanja mewah. Sembilan unit mobil dinas baru senilai kurang lebih Rp7 miliar dibeli dari kas daerah, menuai kritik keras dari kalangan mahasiswa.

Indra, Kepala Bidang PTKP HMI Cabang Pangkep, menyebut langkah Pemkab ini sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap arahan pusat dan tanda minimnya empati terhadap kondisi masyarakat yang masih berjibaku dengan krisis ekonomi.

"Ketika rakyat berhemat untuk makan, para pejabat justru memilih kenyamanan di balik kemudi mobil baru. Ini bukan soal fasilitas, ini soal hati nurani," tegas Indra.

Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya mencerminkan ketidakpekaan, tapi juga memperlihatkan ketimpangan prioritas di tubuh pemerintah daerah. Di saat infrastruktur desa rusak, akses pendidikan tertinggal, dan angka kemiskinan belum turun signifikan mobil dinas menjadi prioritas?

"Kalau ini bukan bentuk pembangkangan terhadap visi pusat, lalu apa?" sindirnya.

HMI menegaskan akan terus mengawal kebijakan-kebijakan yang tak berpihak pada rakyat. Mereka bahkan siap mengirim laporan langsung ke pemerintah pusat melalui jaringan nasional HMI.

"Kami tidak akan diam saat rakyat diabaikan. Jika perlu, kami desak pusat turun tangan dan meninjau kembali pola pengelolaan anggaran di Pangkep," tutup Indra.(*)

Editor                : Redaksi