REPLIKNEWS, PANGKEP – Suasana ruang sidang utama DPRD Pangkajene dan Kepulauan, Selasa, 11 November 2025, terasa hangat meski diwarnai ketegangan argumentasi. Di bawah langit-langit yang memantulkan suara palu sidang, Bupati—melalui Wakilnya, Abdul Rahman Assagaf—menyampaikan jawaban resmi atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan APBD 2026.
Duduk di kursi kehormatan, Ketua DPRD Haris Gani memimpin jalannya rapat paripurna kedua itu dengan nada formal namun tetap cair. Satu per satu perwakilan fraksi mendengarkan jawaban bupati atas masukan yang mereka lontarkan beberapa hari sebelumnya—mulai dari isu efisiensi anggaran, pemerataan pembangunan, hingga digitalisasi pajak daerah.
Fraksi Golkar menyoroti agar APBD tidak berhenti di angka, melainkan menjelma menjadi manfaat nyata. Gerindra menuntut efisiensi tanpa mengorbankan efektivitas, sementara PAN–PKB mengingatkan pentingnya keadilan pembangunan, khususnya di wilayah kepulauan. Demokrat menekankan pemerataan sarana pendidikan dan kesehatan, PPP meminta data penerima bansos diperbarui, dan NasDem menyorot kreativitas menggali sumber pendapatan baru.
Menanggapi itu, Wakil Bupati Rahman Assagaf menegaskan, pemerintah daerah siap memperbaiki struktur anggaran agar lebih efisien dan transparan. “Kami akan menjaga keseimbangan fiskal, memperkuat PAD, dan memastikan setiap rupiah memberi manfaat bagi rakyat,” katanya. Ia juga menambahkan bahwa digitalisasi pajak dan retribusi akan menjadi prioritas untuk menekan kebocoran pendapatan daerah.
Sementara Bupati dalam sambutan tertulisnya menekankan arah APBD 2026: memperkuat pelayanan dasar, membuka akses ekonomi di kepulauan, dan memastikan pembangunan yang “tidak sekadar menambah daftar proyek, tapi benar-benar membuka jalan bagi kesejahteraan.”
Ketua DPRD Haris Gani menutup rapat dengan pernyataan yang menggema di ruang sidang: “Sinergi antara DPRD dan pemerintah harus dijaga. APBD bukan sekadar angka, tapi janji yang harus ditepati kepada rakyat.”
Paripurna itu berakhir dengan ketukan palu terakhir—menandai dimulainya tahap baru pembahasan RAPBD di Badan Anggaran dan TAPD.
Penulis : Wihandi
Editor : Redaksi
