REPLIKNEWS, TANA TORAJA - Pemerintah Kabupaten Tana Toraja menegaskan bahwa kritik publik terkait rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam capaian IPM 2025 menjadi catatan penting dan tidak akan dihindari. 

Bupati Tana Toraja, Zadrak Tombeg, menyatakan bahwa Pemda tidak anti kritik dan justru menjadikannya sebagai bahan refleksi untuk memperbaiki kualitas SDM. 

Diketahui, berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), SDM Tana Toraja berada di urutan ke-21 dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan dengan capaian 72,77 persen. 

Angka tersebut menegaskan bahwa pembenahan SDM masih membutuhkan percepatan dan strategi yang lebih komprehensif.

"Data ini memberi gambaran kepada kita untuk bekerja lebih sungguh-sungguh. Kita harus tetap kepala tegak, karena tugas kita adalah memperbaiki, bukan menutup diri dari masukan," tegas Zadrak, Selasa (18/11/2025). 

Meski mendapat sorotan, Pemkab Tana Toraja memastikan tetap berjalan di jalur pembenahan. Salah satu fokus utama adalah menertibkan kafe dan rumah makan yang diduga tidak sesuai izin operasional. 

Dalam penertiban yang melibatkan forkopimda, tokoh agama, organisasi perempuan, dan pemuda, ditemukan sejumlah penyakit sosial seperti penyalahgunaan narkoba, indikasi penularan HIV/AIDS, hingga perjudian yang melibatkan anak-anak usia sekolah.

"Ini ancaman nyata bagi masa depan generasi kita. Kualitas SDM tidak akan tumbuh jika kita membiarkan penyakit sosial merajalela," ujarnya.

Zadrak juga menekankan bahwa pembenahan SDM bukan hanya soal pengawasan, tetapi juga memerlukan dukungan dari putra-putri Toraja yang sukses di perantauan. 

Ia rutin mengajak diaspora Toraja untuk kembali ataupun menjalin sinergi membangun kampung halaman. Selain itu, Pemkab Tana Toraja telah memperkuat kebijakan anggaran pendidikan. Pada tahun ini, 20 persen APBD difokuskan untuk sektor tersebut.

Di tengah sorotan publik, Pemkab Tana Toraja juga mengukir prestasi. Pemeprov Sulawesi Selatan menetapkan Tana Toraja sebagai daerah terbaik dalam penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS).

Langkah ini dinilai sebagai fondasi penting untuk memperbaiki kualitas SDM jangka panjang.

Zadrak menegaskan bahwa pihaknya terus memperjuangkan kebutuhan daerah hingga ke tingkat pusat. Program Sekolah Rakyat dengan nilai bantuan Rp 200 miliar disebut sebagai salah satu hasil nyata yang kini sudah terealisasi. (*)

Editor        : Redaksi